Presiden menegaskan pemerintah tidak akan melakukan rasionalisasi PNS dengan cara memberikan pensiun dini
INFORMASI PENDIDIKAN DAN GURU | Pemerintah tidak akan melakukan 'pemecatan' atau rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara memberikan pensiun dini. Hal ini ditegaskan Presiden Joko Widodo sesuai menghadiri rapat kerja pemerintah dengan eselon II kementerian dan lembaga di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.
Belanja pegawai memang diingikan pemerintah dapat lebih efisien. Dengan cara rasionalisasi alami, Jokowi yakin hal tersebut juga dapat dicapai. Pasalnya, dalam setahun PNS yang pensiun dapat mencapai 120 ribu orang. Sedangkan pemerintah kemungkinan baru akan membuka penerimaan beberapa tahun ke depan.
"Jadi misal, pensiun dalam setahun 120 ribu, pada tahun kelima kita hanya menerima 60 ribu. Artinya kan sudah berkurang banyak sekali," kata Jokowi yang mi-penangga.blogspot.co.id kutip dari Republika (07/06/16).
Jokowi menegaskan hitung-hitungan mengenai rasionalisasi satu juta PNS merupakan rencana jangka panjang. Tidak dapat dilakukan hanya dalam satu tahun. Samapi saat ini rencana dan konsep dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum diterimanya.
Pemerintah Tegaskan tidak Ada 'Pemecatan' PNS
4/
5
Oleh
INFORMASI PENDIDIKAN
